Kaisar Taisho dan Periode Taisho (1912–1926): Perubahan Sosial dan Politik, Peningkatan Peran Masyarakat Sipil, dan Perkembangan Industri
Periode pemerintahan Kaisar Taisho (1912–1926) merupakan masa transisi yang sangat penting bagi Jepang. Meskipun Kaisar Taisho sendiri menderita masalah kesehatan yang cukup parah yang membatasi perannya dalam pemerintahan, namun pada masa ini Jepang mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi. Di bawah Kaisar Taisho, Jepang mulai mengadopsi elemen-elemen demokrasi parlementer, diikuti dengan peningkatan peran masyarakat sipil dalam kehidupan sosial dan politik. Selain itu, periode ini juga ditandai oleh percepatan modernisasi industri, yang mengubah struktur ekonomi dan sosial negara.
- Perubahan Sosial dan Politik pada Masa Pemerintahan Kaisar Taisho
a. Pergeseran Menuju Demokrasi Parlementer
Pada masa Periode Taisho, Jepang bergerak lebih jauh menuju sistem demokrasi parlementer, yang berpusat pada peran yang lebih besar dari parlemen dan perdana menteri, meskipun Kaisar Taisho tetap menjadi simbol dari negara. Beberapa perkembangan kunci yang menandai perubahan politik pada masa ini antara lain:
Reformasi Pemilu (1919)
Salah satu perubahan paling signifikan di bidang politik adalah Reformasi Pemilu yang diadakan pada tahun 1919, yang memperluas hak pilih di Jepang. Sebelumnya, hanya pria yang membayar pajak dengan jumlah tertentu yang bisa memilih. Reformasi ini menghapuskan batasan tersebut dan memberikan hak suara kepada lebih banyak pria, yang secara langsung memperluas keterlibatan politik masyarakat. Namun, hak pilih untuk perempuan baru diberikan pada tahun 1945.
Peningkatan Kekuatan Partai Politik
Pada periode ini, partai politik mulai mengambil peran yang lebih besar dalam pemerintahan, dengan dua partai utama yang muncul: Partai Seiyūkai (Partai Kemerdekaan Rakyat) dan Partai Minseito (Partai Demokrasi Rakyat). Partai Seiyūkai berpengaruh besar pada awal masa Taisho dan memiliki kedekatan dengan militer, sementara Partai Minseito lebih mendukung kebijakan politik liberal dan mendukung perluasan hak-hak demokratis.
Peran Perdana Menteri dan Kabinet yang Lebih Kuat
Meskipun Kaisar Taisho tetap menjadi kepala negara yang memiliki kekuatan simbolis, dalam prakteknya, banyak keputusan pemerintah dikelola oleh perdana menteri yang lebih berperan dalam mengatur negara. Ini menandai berkurangnya pengaruh oligarki dan militer yang sebelumnya memiliki kontrol yang lebih besar atas kebijakan pemerintah. Pemerintah Jepang menjadi semakin parlementer dengan pemerintahan yang dijalankan oleh kabinet yang dipilih oleh parlemen, bukan oleh tokoh militer.
Perubahan dalam Pengaruh Militer
Meskipun militer tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan, pada periode ini pengaruhnya dalam politik domestik sedikit berkurang. Hal ini terkait dengan penguatan partai politik dan institusi parlementer yang lebih demokratis.
b. Kesehatan Kaisar Taisho dan Dampaknya pada Pemerintahan
Kaisar Taisho mengalami masalah kesehatan yang cukup serius, baik fisik maupun mental, yang mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan fungsi sebagai kepala negara secara langsung. Sejak awal masa pemerintahannya, Kaisar Taisho menghadapi masalah gangguan mental, yang menyebabkan banyak keputusan penting diambil oleh perdana menteri dan pejabat senior pemerintah.
Pada banyak kesempatan, Kaisar Taisho tidak hadir dalam rapat-rapat penting negara, dan para pejabat pemerintah lebih banyak yang mengelola urusan pemerintahan. Namun, meskipun pengaruhnya terbatas, Kaisar tetap berperan sebagai simbol kesatuan negara Jepang.
- Peningkatan Peran Masyarakat Sipil dan Perkembangan Industri
a. Kemunculan Gerakan Sosial dan Peran Masyarakat Sipil
Periode Taisho merupakan era yang menyaksikan kemunculan gerakan sosial dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam politik dan kehidupan sosial Jepang. Beberapa perkembangan utama yang mencerminkan perubahan ini adalah:
Gerakan Buruh
Seiring dengan pertumbuhan industri di Jepang, banyak pekerja yang mulai menghadapi kondisi kerja yang buruk, seperti jam kerja panjang dan upah rendah. Hal ini memunculkan gerakan buruh yang lebih terorganisir, yang berjuang untuk kondisi kerja yang lebih baik, upah yang lebih tinggi, dan hak-hak pekerja lainnya. Beberapa organisasi serikat pekerja mulai muncul pada masa ini, yang memperjuangkan hak-hak kelas pekerja.
Gerakan Hak Perempuan
Pada masa Periode Taisho, meskipun perempuan masih tidak diberikan hak pilih, terdapat pergeseran sosial yang mendukung hak-hak perempuan. Gerakan hak perempuan mulai berkembang, dengan tuntutan untuk hak pendidikan yang lebih baik dan kesetaraan sosial. Pada masa ini, perempuan mulai terlibat lebih banyak dalam aktivitas sosial dan politik, meskipun mereka belum memiliki hak pilih.
Pendidikan dan Kesadaran Sosial
Pendidikan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, yang memperluas wawasan politik dan sosial masyarakat Jepang. Banyak individu dari berbagai lapisan sosial mulai menyadari pentingnya partisipasi dalam politik dan berupaya memperjuangkan hak-hak mereka.
b. Perkembangan Industri dan Ekonomi
Pada masa Periode Taisho, industri Jepang berkembang pesat dan negara ini mulai mengalami modernisasi ekonomi yang lebih jauh. Beberapa perubahan utama yang terjadi dalam sektor industri dan ekonomi adalah:
Industri Berat dan Perkapalan
Jepang mulai berfokus pada industri berat seperti baja, perkapalan, dan kimia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemampuan militer negara. Perusahaan-perusahaan besar, seperti Mitsubishi dan Sumitomo, berkembang pesat selama periode ini, mendorong Jepang menjadi kekuatan industri yang lebih kuat di Asia.
Peningkatan Urbanisasi
Urbanisasi meningkat pesat pada masa ini karena banyak orang dari desa berpindah ke kota-kota besar untuk bekerja di pabrik-pabrik baru. Perubahan ini menyebabkan terciptanya kelas pekerja perkotaan yang lebih besar dan juga mempercepat proses modernisasi kota-kota Jepang.
Perkembangan Infrastruktur
Untuk mendukung industrialisasi dan urbanisasi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Rel kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas lainnya dibangun untuk menghubungkan kota-kota besar dan mendukung perdagangan serta distribusi barang di seluruh Jepang.
Ekspansi Ekonomi dan Teknologi
Jepang juga mulai mengadopsi teknologi Barat yang lebih maju, terutama dalam sektor industri otomotif, perkapalan, dan energi. Perusahaan-perusahaan besar mulai mengimpor teknologi modern dan memperkenalkan produksi massal, yang memungkinkan Jepang untuk meningkatkan kapasitas produksinya dan menjadi kekuatan ekonomi yang lebih kuat.
c. Jepang dalam Politik Internasional
Pada masa Periode Taisho, Jepang berusaha memperkuat pengaruhnya di dunia internasional. Beberapa peristiwa utama yang terjadi dalam hubungan luar negeri Jepang selama masa ini adalah:
Keterlibatan dalam Perang Dunia I
Jepang terlibat dalam Perang Dunia I (1914–1918) di pihak Sekutu, meskipun tidak terlibat langsung dalam banyak pertempuran. Jepang menggunakan kesempatan ini untuk memperluas wilayah pengaruhnya, memperoleh koloni yang sebelumnya dimiliki oleh Jerman, seperti Kepulauan Pasifik dan Shandong di Tiongkok.
Keanggotaan dalam Liga Bangsa-Bangsa
Setelah perang, Jepang bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920, yang memungkinkan negara ini memainkan peran lebih besar dalam politik internasional. Namun, meskipun Jepang berharap dapat menjadi kekuatan global yang lebih besar, ketegangan dengan negara-negara Barat mulai berkembang.
Kaisar Taisho dan Periode Taisho adalah masa perubahan besar dalam sejarah Jepang, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Pemerintahan Kaisar Taisho, yang diwarnai oleh masalah kesehatan Kaisar, menjadi periode penting dalam transisi Jepang menuju sistem demokrasi parlementer. Masyarakat sipil, yang semakin berperan melalui gerakan buruh dan gerakan hak perempuan, semakin memperkuat kedudukan mereka dalam kehidupan sosial dan politik negara. Sementara itu, Jepang mengalami perkembangan industri yang cepat, yang mendukung modernisasi ekonomi dan urbanisasi. Semua perubahan ini membentuk dasar bagi perkembangan lebih lanjut Jepang di abad ke-20.