Pada masa kerajaan Jepang kuno, struktur politik dan pemerintahan Jepang sangat terpengaruh oleh tradisi yang berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Dari dinasti Yamato yang memerintah sejak abad ke-7 hingga awal periode Heian, pemerintahan Jepang didasarkan pada sebuah sistem yang awalnya mengadopsi beberapa elemen dari Cina dan Korea. Namun, meskipun ada pengaruh asing, sistem ini juga menciptakan karakteristik pemerintahan yang unik, yang mengarah pada pembentukan hubungan sosial dan politik yang sangat kompleks, termasuk hubungan antara kaisar, samurai, dan sistem feodal.
Berikut adalah penjelasan mengenai pengaturan politik pada masa kerajaan Jepang kuno serta hubungan antara kaisar, samurai, dan sistem feodal yang berkembang kemudian.
1. Pengaturan Politik pada Masa Kerajaan Jepang Kuno
a. Pemerintahan Awal di Masa Dinasti Yamato (Sekitar Abad ke-3 hingga ke-7)
Pada masa awal sejarah Jepang, pemerintahan berada di bawah pengaruh dinasti Yamato, yang memerintah dari wilayah Yamato di sekitar Nara dan Kyoto. Pada periode ini, kaisar (imperator) memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam struktur pemerintahan, sering kali dilihat sebagai pemberi otoritas ilahi dan penguasa negara yang sah. Kekuasaannya dianggap berasal dari Amaterasu, dewi matahari dalam agama Shinto, yang membuatnya dianggap sebagai simbol dari kesatuan nasional.
Namun, meskipun kaisar memiliki kedudukan tinggi, pada periode ini, sistem pemerintahan belum sepenuhnya terpusat. Sebagian besar kekuasaan dipegang oleh keluarga bangsawan atau pejabat tinggi yang disebut kami (sebagai penguasa lokal atau kepala keluarga) dan pejabat di daerah-daerah. Ratu Jingu, yang memerintah pada abad ke-3, merupakan salah satu contoh dari keberadaan pemimpin perempuan yang dapat memerintah secara efektif pada masa tersebut, meskipun pengaruhnya terbatas pada saat itu.
b. Penerapan Sistem Pemerintahan Terpusat: Periode Nara (710-794)
Pada periode Nara (710-794), Jepang mulai mengadopsi lebih banyak elemen dari China, terutama dalam hal struktur pemerintahan. Pada masa ini, Jepang mulai mengembangkan sistem pemerintahan terpusat berdasarkan model dinasti Tang di Cina. Pemerintahan di Jepang dipusatkan di ibu kota yang baru dibangun, Nara, dengan kaisar sebagai pemimpin utama negara yang didampingi oleh birokrasi terorganisir.
Salah satu reformasi penting yang terjadi pada masa ini adalah Reformasi Taika (645), yang memperkenalkan sistem tentara dan pajak yang lebih terpusat dan mengatur secara formal hubungan antara kekaisaran dan wilayah-wilayah yang lebih kecil di Jepang. Di bawah sistem ini, kaisar memiliki kekuasaan tertinggi dan pejabat-pejabat di tingkat daerah diwajibkan untuk melapor langsung kepada kaisar.
Pada masa ini pula, Jepang mulai mengenal birokrasi yang lebih profesional, dengan penggunaan sistem administratif yang mirip dengan model Cina, termasuk kanji sebagai sistem tulisan dan pembentukan kerajaan pusat yang lebih kuat. Kaisar tetap berada di puncak pemerintahan, meskipun pengaruhnya masih terbatas oleh kekuatan-kekuatan politik dan militernya.
c. Periode Heian (794-1185) dan Pemerintahan Aristokrasi
Pada periode Heian, yang dimulai dengan pemindahan ibu kota ke Heian-kyo (sekarang Kyoto), kaisar tetap menjadi penguasa nominal Jepang. Namun, pemerintahan sesungguhnya telah bergeser ke tangan keluarga Fujiwara yang mendominasi kehidupan politik dan administratif Jepang. Selama periode ini, keluarga Fujiwara menggunakan pernikahan politik untuk mengendalikan kekaisaran, dengan menjadikan putri mereka sebagai permaisuri dan ibu suri yang memegang kekuasaan di balik takhta.
Kaisar pada periode ini lebih berfungsi sebagai simbol keagamaan dan budaya, sementara kekuasaan nyata ada di tangan keluarga-keluarga bangsawan besar. Namun, dengan semakin lemah posisi kekaisaran dan munculnya pemberontakan militer, ketegangan politik meningkat, yang akhirnya membuka jalan bagi dominasi shogun di bawah sistem shogunat pada abad ke-12.
2. Hubungan dengan Samurai dan Sistem Feodal
a. Kemunculan Samurai dan Shogunat
Pada akhir periode Heian, samurai mulai muncul sebagai kelompok militer yang memiliki peran penting dalam pemerintahan Jepang. Para samurai adalah prajurit profesional yang mengabdi kepada penguasa feodal (daimyō). Mereka memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah tertentu, sementara keluarga bangsawan besar yang memerintah di daerah-daerah (seperti keluarga Minamoto dan Taira) bersaing untuk mendapatkan kekuasaan politik yang lebih besar.
b. Shogunat Kamakura (1185-1333)
Pada tahun 1192, setelah kemenangan Minamoto no Yoritomo dalam Perang Genpei (1180–1185), shogunat Kamakura didirikan, yang menandai perubahan besar dalam struktur politik Jepang. Shogun menjadi pemimpin militer tertinggi di Jepang, sementara kaisar tetap berada dalam posisi simbolis dan keagamaan, tanpa kekuasaan politik langsung. Shogun bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sehari-hari, sementara kaisar lebih berfungsi sebagai penjaga budaya dan simbol negara.
Shogunat Kamakura memulai sistem feodal yang lebih terorganisir di mana kekuasaan terbagi antara shogun dan para daimyō (penguasa wilayah). Setiap daimyo mengendalikan wilayahnya sendiri, namun mereka harus setia kepada shogun dan memberikan pasukan samurai ketika diperlukan.
c. Sistem Feodal dan Peran Samurai
Pada sistem feodal Jepang, hubungan antara daimyō (penguasa feodal) dan samurai adalah hubungan patron-klien. Para samurai bertugas untuk melindungi daimyo mereka, dan sebagai imbalannya, mereka diberikan tanah atau upah sebagai sumber penghidupan mereka. Para samurai mengikuti kode etik bushido, yang mengutamakan kehormatan, kesetiaan, keberanian, dan disiplin.
Samurai memainkan peran utama dalam menjaga kestabilan politik dan ekonomi Jepang selama periode feodal. Mereka juga berperan sebagai penegak hukum dan sering kali terlibat dalam konflik-konflik antar keluarga bangsawan yang berusaha untuk memperluas wilayah mereka.
d. Shogunat Tokugawa (1603-1868) dan Kekuasaan Samurai
Pada periode Edo (1603–1868), yang didirikan oleh Tokugawa Ieyasu, Jepang memasuki masa damai yang panjang setelah berabad-abad perang saudara. Shogun Tokugawa memusatkan kekuasaan di tangan mereka, dan samurai tetap menjadi kelas penguasa di Jepang, meskipun sistem pemerintahan mereka lebih bersifat birokratis dan terorganisir.
Di bawah shogun Tokugawa, samurai tidak lagi berperang secara terus-menerus, namun mereka masih memegang peran penting dalam administrasi dan penegakan hukum. Samurai menjadi kelas pejabat pemerintahan dan pengatur ekonomi, dan banyak dari mereka menjadi penulis, pelukis, dan filosof, yang berkontribusi besar terhadap perkembangan budaya Jepang pada masa tersebut.
Pada masa kerajaan Jepang kuno, pengaturan politik dan pemerintahan Jepang dibangun dengan struktur yang sangat terorganisir namun fleksibel, yang memungkinkan munculnya kaisar sebagai simbol otoritas tertinggi, namun dengan kekuasaan yang terbagi antara aristokrasi dan samurai. Seiring dengan waktu, hubungan antara kaisar, samurai, dan sistem feodal berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks, di mana kaisar tetap menjadi simbol negara, sementara shogun dan daimyō mengendalikan pemerintahan dan militer. Meskipun kaisar kehilangan kekuasaan politik langsung pada masa pemerintahan shogunat, ia tetap menjadi simbol penting dalam kehidupan spiritual dan budaya Jepang hingga saat ini.